Kegiatan
pers menurut UU No. 40 tahun 1999, merupakan lembaga sosial dan juga wahana
komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang memuat mencari ,
memilik, membeli, menyimpan , mengolah, dan juga menyampaikan informasi baik
itu dalam bentuk tulisan, gambar dan juga suara, media cetak serta sengala
jenis saluran yang tersedia.
Serta peran
dan fungsi pers menurut UU No. 40 tahun 1999 tetntang pers mengaturnya dalam
pasal 6 yaitu :
- · Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- · Meneggakan nilai-nilai demokrasi.
- · Mendorong terwujudnya terwujudnya supresi hukum dan HAM.
- · Menghormati kebhinekaan.
- · Mengembangkan pendapat umum.
·
Melakukan
pengawasan, kritik, koreksi dan saran.
·
Memperjuangan
keadilan dan kebenaran.
Demikian
pula fungsi pers juga diatur dalam UU Pers ini yakni sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan, kontrol sosial, yang mencakup untuk menanbah wawasan kepada
khalayak. Dari sinilah mereka para jurnalis memulai pekerjaanya untuk mencari
sebuah data yang nantinya akan di oleh dan sebarluaskan lagi melalui medianya.
Disinilah
para anggota pers yang mempunyai itikad baik untuk menginput dan mengolah data
yang nantinya akan di publikasi tetapi tidak semua berjalan seperti yang
diinginkan, seperti masih adanya tindakan kekerasan yang diterima oleh para
jurnalis.
Meski era
reformasi sudah berjalan lebih dari 21 tahun, ancaman atau kekerasan terhadap
jurnalis ternyata masih menjadi salah satu penyakit yang seakan susah dicarikan
obatnya.tidak saja di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di berbagai
pelosok nusantara, pada momen besar yang menjadi sorotan jutaan orang pun,
jurnalis yang notaben adalah penyampai informasi bagi kepentingan public masih
saja kerap menjadi korban oleh segelintir oknum.
Dalam jurnal
yang dibuat oleh European union agency
for fundamental rigt yang
berjudulkan violence, threats and
pressures against journalists pada tahun 2016. Yaitu bahwa Perserikatan
Bangsa Bangsa menyatakan bahwa media beserta wartawanya harus mendapatkan
perlindungan Hak Asasi Manusia, Demokrasi yang sama karena peran media memainkan
peran penting bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengecek kesetabilan terhadap suatu kinerja yang
berkaitan dengan masyarakat serta diakui
oleh universal yang pendapat tersebut diwakili oleh sekumpulan Negara eropa
yaitu oragnisasi Uni Europa serta komitmen bagi negara yang berpartisipasi serta disetujui oleh perwakilan PBB (Antonio Guterres) dan perwakilan Uni europa ( Jean Claude Juncker ) . PBB Yang menekankan bahwa tanpa kebebasan berekspresi
dan kebebasan media warga negara yang berpengetahuan, aktif dan terlibat tidak
mungkin," sebagaimana dibuktikan dalam pedoman Uni Eropa tentang kebebasan
berekspresi online dan offline yang diadopsi oleh Dewan Uni
Eropa dan PBB pada Mei 2014 Dalam pedoman ini, UE “mengutuk meningkatnya
tingkat intimidasi dan kekerasan yang dihadapi wartawan, aktor media, dan
individu lain di banyak negara di seluruh dunia karena menjalankan hak atas
kebebasan berpendapat dan berekspresi online dan offline. Negara harus aktif
langkah-langkah untuk mencegah kekerasan dan untuk mempromosikan lingkungan
yang aman bagi jurnalis dan aktor media lainnya, memungkinkan mereka untuk
melakukan pekerjaan mereka secara mandiri, tanpa campur tangan yang tidak
semestinya dan tanpa takut akan kekerasan atau penganiayaan.
Dalam momentum
saya mewawancarai wartawan senior sebagai narasumber (Pak H.saban M) juga
sekaligus wartawan aktif di Pos Kota yang mengikuti organisasi Aliansi Jurnalis
Independen ( AJI ) memantau setidaknya ada banyak kasus kekerasan terhadap
jurnlais sepanjang 2019 terhadap kasus demo besar besaran 22 mei dan 24
september di Indonesia tahun ini.
Data Statistik
mengatakan catatan 10 tahun terakhir dari 2009-2018 total kekerasan terhadap
jurnalis mengalami pasang surut seperti berikut:
- · 2009 = 38 kasus
- · 2010 = 51 kasus
- · 2011 = 45 kasus
- · 2012 = 56 kasus
- · 2013 = 40 kasus
- · 2014 = 40 kasus
- · 2015 = 42 kasus
- · 2016 = 81 kasus
- · 2017 = 60 kasus
- · 2018 = 64 kasus
Ini yang
melapor dan terdata oleh AJI, Sedangkang tahun 2019 ini lebih banyak banyak
karena juga banyaknya kasus seperti peristiwa besar seperti kasus-kasus besar
seperti demo tetapi belum di muat data
karena belum mencakup keseluruhan akhir tahun 2019, Menurut narasumber.
Sebetulnya
pola ancaman kekerasan terhadap jurnalis ini tidak banyak yang berubah, ya.
Secara tradisional tetap yang menjadi aparat : birokrasi, militer, meupaun
kepolisian beserta oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun dari segi bentuk
kami melihat bahwa jurnalis kerap mengalami tidak hanya
kekerasan fisik tetapi juga melalui teknologi
online, entah mengalami doxing, bullying, secara online atau bahkan institusi
medianya itu mengalami sejenis hacking.
Kan kalu
melihat bahwa bentuk tindakan kekerasan itu berubah, atau bergeser atau
berkembang, hal ini yang menunjukan aktornya itu sendiri semakin beragam. Bisa
itu masyarakat biasa ataupun warga yang tergabung dalam ormas yang menggunakan
identitas agama, Kita menemukan itu dari segi persepsi jurnlalis, begitu ya.
Memang nyatanya pelaku kekerasan tradisional masih dari Negara.
Sebenarnya
faktor utamanya adalah profesi jurnalis ini kurang dihormati oleh aktor-aktor
Negara, sehingga masyarakat kita menirunya. Meskipun secara internal jurnalis
itu merasa terhormat sebagai profesinya, sebab mereka patuh terhadap
prinsip-prinsip profesionalisme jurnalis namun Negara itu masih meremehkan hal
hal itu.
Sebenarnya
tugas jurnalis itu memang untuk mengkritisi, jadi kalau pemerintah merasa rishi
dengan itu, artinya pemerintah masih belum mengakui adanya kebebasan pers dan
independen pers. Pers era reformasi itu punya peran sangat berbeda dibandingkan
pers era orde baru. Di era reformasi, pers memang harus memerankan fungsi check and balance terhadap tugas-tugas
pemerintah. Dari situlah sebetulnya warga masyarakat itu bias terinformasikan
dengan baik kelebihan maupun kekerunganya.
Yang
artinya, kekerasan terhadap jurnalis ini yang dilakukan oleh aparat Negara,
menunjukan Negara tidak sepenuhnya demokratis. Salah satu ciri demokrasi itu
adalah ketika persnya itu dilindungi, dijamin independesianya. Jika tidak
dilakukan, maka Negara tidak demokratis, artinya otoritarian.
Nah disini
kita maunya kemana, apakah mau ke otoritarianisme atau yang demokrasi ?
meskipun jurnalis sudah terjun langsung di lapangan dengan perlengkapanya,
mereka berhak mendapatkan informasi kapanpun dimanapun disekelilingnya yang
dilindungi oleh orang-orang sekitarnya, baik masyarakat serta humasnya maupun
aparat pemerintah.
Jadi jangan
dibilang keselamatan jurnalis itu hanya tanggung jawab jurnalis, tidak. Itu
tanggung jawab seluruh elemen di masyarakat, termasuk perusahaan media.
Perushaan media juga tidak bisa lepas di sini, karena jurnalis adalah asset.
Ketika jurnalis dianggap aset, maka
mereka harus jelas dilindungi.harus diberi training tentang keselamatan,
bagaimana misalnya ada kemungkinan datang ke suatu tempat akan terjadi
kerusuhan, atau akan terjadi bencana alam dan sejenisnya itu harus dilakukan.
Saran untuk menghindari
pencegahan kekerasan Sebetulnya
yang paling utama itu (memang) dari jurnalisnya itu sendiri. Jurnalisnya itu
sendiri harus paham bahwa dia ketika melakukan liputan akan memasuki
wilayah-wilayah yang memang terholong rawan. Bisa jadi itu wilayah bencana,
atau bisa jadi itu wilayah yang dia tidak terlalu kenal. Misalnya dia
dikirimkan ke kota yang berbeda, nah, dia harus memahami bahwa di kota tersebut
ada budaya tertentu yang dia harus juga hormati, agar dia tidak mendapatkan
resistensi dari masyarakat. Jadi yang pertama adalah jurnalisnya itu sendiri.
serta kedua
adalah perusahaan media. Perusahaan media, seperti sudah saya sampaikan, harus
kemudian menjamin keselamatan dan (memberi) perlindungan terhadap jurnalis,
sekaligus memberikan kompensasi apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan
dialami oleh jurnalis itu. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi jurnalis, baik
asosiasi profesi ataupun asosiasi sebagai pekerja, harus kemudian menumbuhkan
solidaritas positif antarjurnalis. Jadi meskipun medianya berbeda, sesama
mereka yang masih sama-sama jurnalis, mereka harus saling melindungi.
lalu yang terakhir, tentu saja negara, baik aparat birokrasinya, militer maupun
kepolisian, harus menjadi bagian dari (perlindungan) itu. Mungkin bahkan ketika
tes CPNS, tes Polri, tes menjadi siswa Akmil, Akpol, itu harus masuk begitu,
tentang kesadaran melindungi profesi jurnalis.
jika pencegahan sudah dilaksanakan, namun
ternyata masih terjadi juga bentuk kekerasan, apa yang seharusnya atau bisa
dilakukan jurnalis, selain melapor ke aparat, sementara diketahui adalah
personel aparat itu sendiri yang melakukan kekerasanya, sepertinya sudah menjadi hal yang
standar, ketika jurnalis itu mendapat kekerasan, melakukan visum terlebih
dahulu atas luka-luka atau mungkin kekerasan mental yang mereka alami, sebagai
bukti (untuk) disampaikan ke kepolisian, begitu. Dan ketika menyampaikan ke
kepolisian, harus didampingi oleh rekan jurnalisnya yang lain, maupun dari
perusahaan media tersebut. Jadi di sini, perusahaan media juga tidak bisa lepas
tangan.
Nah, dari
situ, kita dorong pihak kepolisian itu untuk mengusut tuntas. Penting bagi
kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan terhadap jurnalis, agar kewibawaan
atau trust masyarakat terhadap kepolisian itu meningkat. Yang terjadi selama
ini kan, banyak pembiaran kasus kekerasan terhadap jurnalis, (itu)
kontraproduktif dengan trust yang dibutuhkan oleh Polri. Jadi mestinya memang, kita
semua sama-sama lah melangkah. Ketika ada kasus kekerasan, ya, Polri karena
sudah punya mau dengan Dewan Pers, harus menyelesaikan persoalan itu.
Jadi aparat pemerintah diminta jangan ketakutan untuk mengungkap kasus (kekerasan
terhadap jurnalis oleh anggotanya Iya, Walaupun yang (nantinya) dihukum adalah aparatnya
sendiri. Tapi itu kan menunjukkan bahwa aparat pemerintah kita itu profesional
dan terpercaya, mengayomi serta melayani masyarakat, ucap narasumber.
Narasumber :
H. Saban (55), wartawan senior PT. Media Antarkota Jaya, harian Pos Kota yang mengikuti organisasi Aliansi Jurnalistik Independen ( AJI ).
Referensi :
